Pergerakan - Sejarah Budaya - Seri

Seri Sejarah Pergerakan Indonesia: 1 Mempelajari Pola yang Diulang Sepanjang 2 Abad

Sekilas tentang Identitas Indonesia. Penamaan Indonesia dimulai James Richardson Logan (1850), seorang tokoh asal Skotlandia. Sebelumnya, pada 1849, gurunya (George Samuel Windsor Earl-Inggris) tidak mau menyebut Dutch East Indies (Hindia Timur/Hindia Belanda) dan lebih memilih Indian Archipelago atau Malayunesia atau Indonesia/Indonesian. Akhirnya, secara tertulis, nama Indonesia dilahirkan di sebuah buku karya Logan di Volume ke-4, yang membahas East Asia Indian Archipelago. Di halaman 254, Ia memutuskan bahwa yang paling tepat istilahnya adalah Indonesia yang sayangnya ditempatkan di catatan kaki.

Terkait Penggolongan Berbasis Ras, “Engineering” Kolonial yang Dilanggengkan

Jika meniliki era yang lebih lampau, seperti sebelum Perang Jawa (1825-1830), tidak ada pembedaan yang berarti soal warga negara berdasar ras. Setidaknya tidak mengarah pada perpecahan. Bahkan para pejabat dan tokoh di masa itu berasal dari multi-golongan dan multi-ras. Sebut saja bupati Yogyakarta Tan Jin Sing seorang Tionghoa kelahiran Wonosobo yang merupakan karib Diponegoro. Ada juga para pejuang dari golongan “Qaum” pemimpin resimen Suryagama yang keturunan Arab. Pejabat dari ras Jenggi (Tambi Jenggi/Keling) pun tercatat dalam arsip surat-menyurat dengan Sultan HB II. Kita bisa melihat statistik dari masa Raffles (1817) hingga loncat ke 1925 yang menyebut majemuknya warga Hindia Belanda yang menyebut keberadaan orang-orang ras campuran. Maka dalam 100 tahun, tatanan soal ras itu bukan sebuah isu sensitif, meskipun mempengaruhi kedudukan warga di pemerintahan.

Dalam sumber lain (buku pelajaran: Ngelmu Bumi tahun 1925), disinggung komposisi warga selain keturunan China, juga disebut adanya orang “Timur Asing” alias Vreemde Oosterlingen. Di buku itu dijelaskan (pada Bab Pemerintahan) bahwa Hindia Belanda ditinggali 98% pribumi dan 2% orang manca. Orang manca dibedakan lagi menjadi Orang Eropa (Europanen) dan vreemde oosterlingen. Orang Eropa adalah mereka yang berasal dari Eropa dan orang kristen yang lahir di negara lainnya termasuk orang Jepang. Selain itu Europanen juga termasuk orang Cina dan pribumi beragama Kristen beserta keturunannya.

Sedangkan Vreemde Oosterlingen adalah orang Cina ( 800.000 jiwa), Arab (45.000), dan Hindu/India (20.000). Orang Cina dibagi lagi menjadi Singkeh dan Pranakan. Singkeh kebanyakan berasal dari Cina bagian Tenggara. Mereka bekerja di Sumatera Bangka-Belitung, dan Kalimantan. Sedangkan di Jawa mereka menjadi penjahit dan tukang kayu. Cina pranakan kebanyakan pedagang. Vreemde Oosterlingen punya hak dan status lebih tinggi daripada pribumi dan tinggal di permukiman terpisah. Faktanya di masa itu, mayoritas penyandang Vreemde Oosterlingen memang orang Tionghoa. Jika perhitungan itu akurat, maka bisa diasumsikan jumlah penduduk Nusantara sebanyak 43,25 juta jiwa dan jumlah pribumi 42,385 juta jiwa.

Orang Arab di Hindia Belanda kebanyakan berasal dari Hadramaut dan mayoritas pedagang. Persebaran orang Arab kebanyakan di beberapa kota besar seperti Surabaya, Palembang, Betawi, Gresik, Cirebon. Raffles menyebut bahwa orang Arab yang tergolong ulama, umumnya berasal dari Gresik, pusat kesultanan Islam di Jawa. Mereka jarang yang lahir di Arab dan kebanyakan keturunan Arab-pribumi. Sedangkan orang Hindu (India) kebanyakan dari Keling atau pesisir timur dan Bombay. Dalam beberapa literatur, Orang Keling didatangkan Inggris ketika menggempur Yogyakarta (Geger Sepehi, 1812). Di 1900-an, ada banyak kampung etnis seperti Pecinan, Kampung Keling dan Kampung Arab. Hal itu sengaja diatur Hindia Belanda untuk mengontrol komunitas, bahkan kampung-kampung itu punya pimpinan etnis, biasa disebut Kapitan Cina/Kapitan Arab.

Verboden voor Honden en Inlander Papan tulisan di sebuah rumah kuno di Yogyakarta, sumber Pinterest.

Orang asli Indonesia, apakah masih ada? Pertanyaan ini adalah sebuah paradoks. Mengingat menurut beberapa ahli seperti Prof. Udaya Halim (peneliti budaya Tionghoa-Indonesia), menjadi orang Indonesia bukan dari penampilan, DNA, ras, bahkan kewarganegaraan. Contohnya soal pemisahan dengan latar belakang warna kulit, seperti apartheid yang dilakukan pada komunitas Tionghoa Indonesia. Penamaan China dari sebelumnya Tionghoa berdasarkan Inpres 1967 (era Soeharto), dengan alasan untuk angkat rasa percaya diri pribumi dengan gestur mem-bully orang Tionghoa (di sini ada upaya merendahkan).

Akhirnya, pada 12 Maret 2014, secara resmi presiden SBY mencabut Inpres itu. Secara definisi, Tionghoa adalah komunitas orang-orang dari Tiongkok dan lahir di Indonesia, berasal dari dialek Hokkian. Maka dengan adanya perubahan ke “Cina” ada penekanan konotasi negatif yang kerap melukai. Ini sejenis Psy-War yang sudah dijalankan sejak era kuno. Padahal jika kita melihat ke belakang, sebenarnya kerajaan di Jawa sudah berhubungan dengan Tiongkok sejak tahun 131 Masehi. Hubungan itu bahkan mengindikasikan bahwa kerajaan sebelum Salakanagara (Hindu dari India) mengaku tunduk pada Tiongkok.

Sedangkan dari kacamata sejarawan Peter Carey menyebut perkembangan komunitas Tionghoa modern bisa dilihat di abad 15 dari Lasem, dengan momentum Kedatangan Cheng Ho bersama Ma Huan, juga Sunan Bonang ( Wali yang keturunan Tionghoa). Di masa itu (1405) Cheng Ho berlayar dari Hokkian lurus ke Pulau Jawa. Saat ke Palembang ia ditugaskan menangkap kepala bajak laut yang pada akhirnya, 5000 pengikutnya lari ke wilayah Musi (Sumsel). Beberapa teori menyebut mereka lah yang menjadi embrio komunitas Tionghoa di sana. Sedangkan Cheng Ho (Zheng He) sendiri membawa 26.000 pasukan dengan 300 kapal. Dalam ekspedisinya, ia membawa interpreter, ahli-ahli keilmuan termasuk pertanian, arsitek, ahli agama, dan juga membawa orang arab yang merupakan para ahli astronomi.

Tionghoa dan Kiprah Politik Minoritas

Sejarah politik komunitas Tionghoa terekam dalam Partai Tionghoa (1932) yang dimulai Liem Kun Tian, mentor dari AR Baswedan (yang kemudian membentuk partai Arab-Tionghoa pada 1934). Dua komunitas ini awalnya memiliki 2 kewarganegaraan, lalu terbit PP 10 1959 untuk aturan 1 warganegara. Ada aturan warga Tionghoa yang tidak boleh tinggal di daerah-daerah kampung atau kecamatan karena tidak ada kantor pemerintahan, sebagai semacam teknik pengusiran (Psy-War lainnya).

Penerbitan Staatsblad yang berdasar ras dan agama. Bisa dibaca lebih lanjut soal Staatsblad 1919 No.81-reglement, yang menjelaskan tentang daftar-daftar pencatatan sipil bagi Bangsa Tionghoa. Juga terkait Staatsblad 1920 nomor 751 yang menandai golongan muslim pribumi. Lalu untuk menandai Golongan pribumi Kristen di Pulau Jawa, Madura dan Minahasa serta sebagian Keresidenan Ambon, Saparua dan Banda diatur dalam Staatsblad tahun 1933 no. 75. Inilah praktik-praktik legislasi kolonial yang mungkin jadi alat melanggengkan segregasi yang menyulut masalah di kemudian hari, salah satunya kerusuhan 1998. ***

Bahan bacaan:
Jones Russell. Earl, Logan and “Indonesia”. In: Archipel, volume 6, 1973. pp. 93-118.

Oudraad, J. L. Ngelmu Bumi India Wetan. Cetakan II. Batavia: J.B. Wolters 1925.

Study on the documents of Java in Siku Quanshu, Historical knowledge and historians’ point of view. Nurni Wahyu Wuryandari. PhD in Chinese Literature. Tamkang University, Taiwan. PhD Public Examination, 09 January 2013

Wawancara Peter B. R. Carey dan Udaya Halim

Carey, Peter. Inggris Di Jawa 1811–1816. Jakarta: Buku Kompas, 2017.

Oleh: Erwin Abdillah*

______

*Tulisan ini adalah bagian dari Seri Pergerakan di Indonesia: Mimpi Pembebasan Diri dan Bangsa dari Imperialisme 

Pernah Disampaikan di Sekolah Politik Pergerakan (SPP) Unsoed Purwokerto, 18 Oktober 2025

 

Seri Tulisan Lima babak yang memulas sejarah Nusantara:

  1. Mempelajari Pola Lama yang Diulang Sepanjang Dua Abad*
  2. Bangkitnya Intelektual & Pergerakan Nasional 1926-28
  3. The Jakarta Method: G30-S 1965
  4. Pengulangan Metode & Peristiwa kunci Reformasi ‘98
  5. Rumus Ajaib sejak 1825

 

___________

Tentang Penulis:

Tinggal di Wonosobo dan mengakrabi wilayah lereng Sindoro-Sumbing sejak belia. Mengenyam pendidikan formal di Jurusan Bahasa Inggris UNY. Berprofesi sebagai jurnalis sejak 2014 (Grup Jawa Pos -2021 dan Pikiran Rakyat 2021-2025). Tim Penulis Ensiklopedia Wonosobo: Kebudayaan (2020). Buku: “Empat Abad Wonosobo: Narasi Sejarah dari Dokumen Hindia Belanda, Serat dan Babad” 2025. Beberapa catatan pengembaraan ada di: medium.com/@erwinabcd | erwin.abdillah@gmail.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *