Setiap kali Oktober datang, kita selalu kembali pada satu peristiwa yang menggetarkan sejarah: Sumpah Pemuda. Tiga kalimat sederhana yang lahir pada 28 Oktober 1928 itu berhasil menyatukan bangsa yang tercerai-berai oleh sekat suku, agama, dan bahasa. Ia jadi tonggak berdirinya kesadaran nasional: kita satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
Namun, hampir satu abad kemudian, pertanyaan penting muncul: ke mana arah gerakan pemuda hari ini? Masihkah bara semangat yang dulu menggelora di dada Sugondo Joyopuspito dan kawan-kawan itu hidup di dada generasi muda sekarang? Atau hanya tinggal upacara, baliho, dan tagar #SumpahPemuda tiap akhir Oktober?
Sumpah Pemuda lahir dari proses panjang. Dua kali kongres, tahun 1926 dan 1928 jadi ajang bertemunya anak muda dari berbagai daerah: Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, dan banyak lagi. Mereka datang dengan latar berbeda, tapi punya satu mimpi: Indonesia yang bersatu dan merdeka.
Dalam Kongres Pemuda II, W.R. Supratman mengumandangkan “Indonesia Raya” untuk pertama kalinya dengan biola. Itu bukan sekadar lagu, tapi simbol keberanian. Bayangkan, di bawah pengawasan ketat Belanda, mereka memainkan lagu kebangsaan yang jelas-jelas dianggap tindakan subversif. Tapi mereka tetap melakukannya dengan cara yang cerdas dan berani.
Dari semangat itu pula, lahir Kongres Perempuan Indonesia pada Desember 1928 di Yogyakarta. Para perempuan muda menegaskan bahwa perjuangan kemerdekaan juga soal kesetaraan dan partisipasi. Itulah roh Sumpah Pemuda: perlawanan, keberanian, dan persatuan lintas batas.
Zaman sudah jauh berubah. Anak muda kini hidup di tengah ledakan informasi yang nyaris tak terbendung. Semua orang bisa bicara, semua orang bisa tampil pintar, tapi tak semua mau benar-benar belajar.
Kita masuk ke era yang oleh Tom Nichols disebut The Death of Expertise, kematian kepakaran. Di media sosial, opini seseorang yang baru menonton video dua menit di YouTube atau scroll di TikTok bisa dianggap setara dengan pendapat profesor yang meneliti selama puluhan tahun.
Informasi datang begitu cepat, tapi kedalaman berpikir semakin dangkal. Orang lebih suka mencari pembenaran daripada kebenaran. Akibatnya, kita sering keliru membedakan mana yang fakta, mana yang sekadar sensasi.
Pemuda yang dulu dikenal kritis dan progresif, kini sering terjebak dalam aktivisme layar. Berteriak lantang di Twitter, tapi diam di dunia nyata. Menyebar kutipan tokoh besar, tapi jarang membaca gagasan di baliknya.
Kita hidup di masa ketika Sumpah Pemuda lebih sering dirayakan daripada dimaknai. Upacara, lomba baca puisi, unggahan foto dengan caption nasionalis, semua berlangsung tanpa refleksi yang dalam.
Padahal belajar sejarah bukan sekadar menghafal tanggal dan tokoh, tapi memahami proses terbentuknya identitas bangsa. Tanpa itu, kita mudah kehilangan arah. Kita lupa bahwa persatuan bukan hanya warisan, tapi perjuangan yang harus terus diperbarui.
Sekarang, penjajahan tak lagi datang lewat bedil dan rantai, tapi lewat hegemoni budaya, ekonomi, dan teknologi. Anak muda dibentuk oleh algoritma, dikendalikan oleh arus tren global, dan pelan-pelan kehilangan daya kritis terhadap realitas bangsanya sendiri.
Gerakan pemuda kini menghadapi krisis baru. Di satu sisi, ruang publik terbuka lebar. Di sisi lain, kebisingan informasi membuat sulit membedakan mana gerakan sejati, mana pencitraan belaka. Kampus, pers, dan lembaga kebudayaan yang dulu jadi benteng intelektual banyak yang terseret arus pragmatisme. Aktivisme jadi formalitas, idealisme dikompromikan oleh algoritma.
Pemuda yang seharusnya jadi penggerak perubahan justru sering kehilangan arah. Mereka ingin berbuat, tapi tak tahu mulai dari mana. Ingin bersuara, tapi takut tak viral. Di titik inilah, pemikiran Antonio Gramsci terasa relevan. Bagi Gramsci, kekuasaan tidak hanya bertumpu pada kekuatan fisik, tapi juga hegemoni, dominasi gagasan yang membuat ketidakadilan tampak wajar dan diterima.
Kalau dulu perlawanan dilakukan di jalanan dan medan perang, kini medan tempurnya adalah ruang ide dan narasi. Hegemoni baru lahir dari media, algoritma, dan bahasa.
Maka, tugas pemuda hari ini adalah memenangkan perang narasi. Menjadi intelektual organik, bukan hanya pintar bicara, tapi berpihak pada rakyat dan mampu menciptakan wacana tandingan terhadap dominasi kekuasaan.
Gerakan pemuda harus berani masuk ke wilayah kultural: merebut makna, membentuk persepsi, dan melawan ketimpangan dengan pengetahuan. Sebab dalam politik modern, yang menguasai narasi, dialah yang menguasai arah.
Menjelang satu abad Sumpah Pemuda, pertanyaannya bukan lagi “apa yang telah mereka wariskan?”, tapi “apa yang bisa kita teruskan?”.
Semangat itu dulu menyatukan bangsa yang tercerai-berai. Sekarang, tugas kita menyatukan kesadaran yang terpecah oleh kebisingan digital. Pemuda harus kembali punya nyali untuk berpikir kritis, berdiri tegak melawan ketidakadilan, dan tidak mudah dibungkam oleh algoritma atau tren.
Sumpah Pemuda bukan hanya sejarah, ia adalah janji yang belum selesai.
Janji untuk terus berpikir, bergerak, dan bersuara.
Janji untuk tak sekadar menafsirkan dunia, tapi mengubahnya.
***
Oleh Hamdan Abror, 8 Oktober 2025
Tentang Penulis:
Cendekiawan asal Banjarnegara yang hijrah menuntut ilmu sejak 2015 dan kuliah Unsiq Wonosobo. Berprofesi sebagai Jurnalis di WonosoboZone. Kegemarannya menulis di kedai kopi tentang desa yang dilupakan, janji politik yang basi, dan kemarahan yang diredam. Ia masih aktif di PMII Jateng dan aksi-aksi lokal. Karyanya “Boleh Marah Zine” terbit 2025 dan beberapa pemikirannya bisa dibaca di medium.com/@hamdanabror_
