“Memberi gelar pahlawan pada Soeharto = menormalisasi pembantaian, penindasan, dan korupsi selama 32 tahun Orde Baru.”
Sore itu, di sebuah warung kopi sederhana di sudut kota, aroma robusta memenuhi udara. Suara kendaraan di jalanan menjadi latar samar, bercampur dengan dentingan gelas dan cangkir yang saling bersentuhan. Aku duduk di meja pojok, menyeruput kopi panas, menatap Gus Ipul di seberang. Wajahnya tenang, postur tubuhnya rapi, tangan terkadang menyentuh cangkir, menandakan ia nyaman dalam dunia formalitas dan prosedur.
Aku menatapnya tajam, menyadari bahwa kami duduk di titik pertemuan dua dunia: satu sisi klaim legal formal, sisi lain nurani moral bangsa yang tercederai. Suasana warung kopi ini menjadi saksi bagi benturan itu.
Gus Ipul:
“Semua syarat terpenuhi. Usulan pahlawan nasional untuk Soeharto sudah melalui proses panjang. Mulai dari masyarakat, tim di kabupaten/kota, gubernur, hingga kami di pusat. Semua sah. Semua sesuai prosedur.”
Aku:
“Sah? Kau bilang sah? Ini penghinaan terhadap sejarah! Darah 1965-1966, penindasan, pembungkaman media, korupsi miliaran dolar, apa semua itu bisa dihapus hanya karena prosedur legal?”
Gus Ipul:
“Kita bicara tentang mekanisme resmi. Penghargaan formal. Jangan terlalu emosional.”
Aku:
“Formalitas tanpa moral itu racun! Allah memerintahkan keadilan, berbuat baik, menjauhi kemungkaran dan permusuhan. QS. An-Nahl: 90 jelas menyatakan itu:
اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاۤئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ
Soeharto? Membungkam media, menindas mahasiswa, membunuh rakyat, apa itu jasa yang pantas dihormati?”
Gus Ipul:
“Banyak yang menilai jasanya dalam pembangunan dan stabilitas negara. Jangan emosional. Kita harus menghargai proses penelitian dan kajian yang dilakukan tim.”
Aku:
“Stabilitas dengan darah? Dengan ketakutan? Itu bukan prestasi! Selama 32 tahun Orde Baru, demokrasi diinjak, hak sipil dihancurkan, pelanggaran HAM merata di Aceh, Timor Timur, Papua! Memberinya gelar pahlawan? Itu legitimasi bagi represi, penghinaan bagi korban!”
Gus Ipul:
“Tapi mekanisme resmi sudah ditempuh. Kita bicara prosedur, bukan moral semata. Banyak yang menilai pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas politik sebagai jasa besar.”
Aku:
“Prosedur tanpa moral hanyalah kebohongan terselubung! Infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang kau sebut itu dibangun dengan menindas rakyat, membungkam kebebasan, menanam ketakutan. Miliaran dolar hilang karena korupsi, kroniisme meresap di birokrasi. Ini yang disebut jasa? Ini pelajaran kelam bagi bangsa!”
“Memberinya gelar pahlawan adalah pengkhianatan terhadap kebenaran. Negara belum minta maaf, martabat korban belum dipulihkan, tapi kita dipaksa mengakui ‘jasa’-nya? Ini menghina akal sehat!”
Gus Ipul:
“Semua keputusan berdasarkan kajian. Dewan Gelar yang akan menilai. Kita tidak bisa memaksakan pandangan subjektif.”
Aku (tertawa sinis):
“Subjektif? Ini fakta! Fakta sejarah yang dibungkam! Sejarah bukan milik penguasa, Gus. Sejarah milik rakyat. Dan rakyat akan selalu mengingat siapa yang menindas, siapa yang membunuh, siapa yang merampok bangsa. Soeharto? Ia pelajaran kelam, bukan pahlawan. Memberinya gelar adalah penghinaan terang-terangan terhadap kebenaran, terhadap korban, dan terhadap masa depan bangsa ini.”
Gus Ipul menunduk, diam lebih lama dari sebelumnya. Tangannya masih menggenggam cangkir, tetapi ada ketegangan di wajahnya yang tak bisa disembunyikan. Warung kopi yang tadi tenang kini terasa berat, seolah menyimpan sejarah bangsa yang sedang dipertaruhkan di meja kami.
Aku meneguk kopi terakhir, meletakkan cangkir dengan suara keras. Suasana hening, hanya terdengar desau angin dari jendela dan suara kendaraan di jalan. Aku menatap Gus Ipul sekali lagi, tegas:
“Memberinya gelar pahlawan bukan penghormatan; itu penghinaan terhadap korban, sejarah, dan nurani bangsa. Soeharto bukan pahlawan, ia simbol kegagalan moral. Memberikan kehormatan itu sama saja menormalisasi pembantaian, represi, dan korupsi, mengajarkan generasi bahwa penindasan bisa dibenarkan. Bangsa yang masih mempertimbangkan ide ini kehilangan kompas moralnya dan mengkhianati masa depan rakyatnya sendiri.”
***
Oleh Hamdan Abror, 8 Oktober 2025
_____________________________
Tentang Penulis:
Hamdan Abror. Cendekiawan asal Banjarnegara yang hijrah menuntut ilmu sejak 2015 dan kuliah Unsiq Wonosobo. Berprofesi sebagai Jurnalis di WonosoboZone. Kegemarannya menulis di kedai kopi tentang desa yang dilupakan, janji politik yang basi, dan kemarahan yang diredam. Ia masih aktif di PMII Jateng dan aksi-aksi lokal. Karyanya “Boleh Marah Zine” terbit 2025 dan beberapa pemikirannya bisa dibaca di medium.com/@hamdanabror_
