Juni 1997 – Krisis Moneter Melanda Asia. Sebelum krisis moneter Asia memuncak pada 1997, Ekonomi indonesia sempat ada di level puncaknya di akhir 1996. Dengan indikator pertumbuhan ekonomi yang signifikan, investasi masuk cukup deras, dan inflasi terkendali. Sambut era Tinggal Landas, katanya. Namun hanya dalam kurun waktu beberapa bulan, semuanya berubah, gelembung besar itu pecah. Puncaknya, krisis ekonomi Asia menghantam Indonesia juga. Ditandai nilai tukar Rupiah ke USD secara drastis melemah sejak Juli-Desember, bahkan dari Rp2500 – ke Rp17.000 tercatat di awal 1998. Soeharto meminta pertolongan pada IMF dan memberi standby loan 43 Miliar USD pada 13 Oktober 1997.
Efek berantai dari merosotnya nilai mata uang merembet ke naiknya harga bahan baku industri impor, rasio utang luar negeri, dan puncaknya sektor perbankan nasional goyah. Pada akhir 1997, Pemerintah telah menutup 16 bank bermasalah, atas resep dari IMF sebagai syarat loan tadi. Tapi solusi itu justru memicu kepanikan masyarakat. Terjadilah penarikan besar-besaran dengan likuiditas yang rendah dari bank yang masih bertahan. Penarikan jumlah besar dinilai dimasukkan dalam investasi valuta asing hingga Rupiah makin tertekan.
Situasi perbankan dan ekonomi makin memburuk hingga awal 1998. Persediaan bahan pokok menipis dan jika ada pun, harganya melangit. Diperparah dengan isu kelangkaan pangan. Panic buying terjadi. Warga mulai serbu toko, pasar swalayan, panik. Rak-rak Toko kosong, stok baru tak juga datang. Pada 9 Januari beras menghilang dari pasaran. Di saat yang sama ada gelombang lonjakan pengangguran, perusahaan swasta PHK massal, hingga industri padat karya gulung tikar.
Tiba-tiba jutaan orang kehilangan pekerjaan dan terjadi pengangguran massal. Keluarga nir pendapatan, ditambah tekanan ekonomi. Sekitar 5,8 juta orang menganggur dalam waktu singkat. Harga naik, daya beli merosot dalam waktu cepat. Industri otomotif mulai mundur dan melakukan PHK, penundaan pembangunan pabrik dan pemotongan gaji eksekutif. Krisis ekonomi memuncak menjelang pelantikan presiden Soeharto.
Praktik KKN di rezim Orde Baru membikin rakyat makin marah di kondisi itu. Polri dan TNI di bawah rezim dan mereka adalah alat untuk membela kroni Soeharto. Beberapa perusahaan penting di bawah kendali keluarga Cendana dan beberapa yang dekat dengan mereka. Tommy, contohnya punya hak eksklusif untuk industri mobil nasional Timor. Tutut diserahi proyek jalan tol dan jaringan TV Nasional. Sisanya seperti Bob Hasan dan Sudono Salim a.k.a Liem Sioe Liong monopoli komoditas penting seperti terigu dan cengkeh. Di kalangan atas, timbul kesenjangan yang mulai meruncing hingga dirasakan pengusaha menengah ke bawah.
Kebebasan Berpendapat Dibatasi, Bahkan Dilarang
Rakyat geram tapi kritik dilarang. Partai oposisi dilemahkan, perusahaan Pers dibredel kebebasan berekspresi dibatasi, buku-buku yang dianggap “berbahaya” semakin dilarang. Dominasi militer di ranah politik menjadi-jadi, ABRI – Angkatan Bersenjata Republik Indonesia- (institusi gabungan TNI-Polri) punya fraksi di DPR dan dihalalkannya jabatan publik bagi perwira. Partisipasi masyarakat dan tokoh-tokoh pakar di posisi penting makin minim.
Diperparah dengan krisis Hukum. Peradilan diintervensi untuk kepentingan penguasa. Pelanggaran HAM seperti operasi militer di Papua hingga pelenyapan aktivis seperti Marsinah (Buruh) tidak diusut tuntas. Maraknya penculikan para aktivis pro demokrasi oleh oknum militer (1997-1998) yang bertujuan membungkam kritik. Mereka dilaporkan hilang dan diculik Tim Mawar Kopassus, berita itu seakan sengaja untuk menakuti gerakan mahasiswa.
Pembungkaman itu makin diperparah dengan pemenjaraan, penggerebekan kampus, sekretariat, pabrik, rumah, kantor sekretariat yang diduga sebagai tempat persembunyian para aktivis. Di masa kampanye parpol, ada beberapa aksi represi pada organisasi dan partai-partai tertentu, khususnya yang berafiliasi dengan PDI dan PPP juga massa dan mahasiswa. kerusuhan di jalanan lazim terjadi dan kerap disebut “pertempuran jalanan” antara massa yang diredam TNI dibantu Polri.
Momentum penting adalah bersatunya beberapa tokoh dari Muhammadiyah- Amien Rais, NU – Gus Dur, dan Megawati pada 6 Januari 1998 bersatu dalam kelompok untuk koreksi dan pulihkan kepercayaan rakyat pada pemerintah. Amien sempat menyebut kerjasama itu akan hasilkan daya dorong politik yang kuat.
Diskriminasi Tionghoa selama Orba: Di-Kambing Hitam-kan
Di tahun 90-an, ada sekitar 3 persen populasi Tionghoa di seluruh Indonesia dan faktanya mereka masih didiskriminasi. Banyak aturan yang sumir, seperti Impres 1967 melarang perayaan kebudayaan spt imlek, barongsai dan penggunaan aksara Tionghoa. Mereka didorong ganti nama bernuansa Indonesia (Jawa). Mereka diwajibkan punya SBKRI sebagai modus pungutan liar (Baca Catatan Seorang Demonstran -Gie). Lucunya lagi, ada 45 regulasi diskriminatif bagi Tionghoa selama pemerintahan Soeharto. Mereka juga dibedakan di bidang pendidikan sehingga kesempatan untuk masuk PTN dan jadi PNS sangat minim.
Anehnya, segelintir oknum penguasa Tionghoa yang dikenal bermodal besar justru dekat dengan elit Orba untuk kuasai sektor ekonomi penting. Lalu lahirlah imej bahwa orang Tionghoa lah yang mendominasi ekonomi. Mereka kerap dijadikan kambing hitam atas masalah ekonomi, krisis misalnya. Ditambah pernyataan para pejabat (baik militer maupun politisi) yang memanas-manasi kondisi dan picu kecemburuan sosial.
Jelang awal 1998 banyak tokoh militer yang menyebut warga Tionghoa tidak nasionalis dan menuduh mereka menyimpan uang di luar negeri. Bahkan muncul sebutan “Tikus-tikus yang tidak punya patriotisme karena menimbun kekayaan dan lari ke luar negeri.” Padahal fakta sejarahnya mereka adalah warga lokal sejak ratusan tahun lalu. Muncullah sentimen anti Tionghoa dan mereka dijadikan tumbal kerusuhan Mei 1998 hingga, muncul gesekan rasial dan trauma mendalam.
Mei 1998: Tuntutan Reformasi
Jelang Mei 1998, tanda-tanda pergolakan hingga ke daerah-daerah bahkan kabupaten-kota mulai terlihat. Awal 1998, mahasiswa sudah mulai bergerak dan berjejaring berbasis kampus-kampus di Jawa-Sumatera. Mereka merumuskan tuntutan utama reformasi:
Turunkan harga barang, berantas KKN, Hapus Dwi Fungsi ABRI, Supremasi Hukum, dan Suksesi Kepemimpinan nasional yang bersih: Turunkan Soeharto.
Awalnya desakan utamanya adalah untuk atasi krisis ekonomi akhirnya menjadi reformasi total untuk lengserkan Soeharto. Puncaknya 11 Maret 1998, saat Soeharto dilantik presiden untuk yang ke 7 kalinya. Momen itulah yang sulut protes lebih besar yang abaikan penderitaan rakyat. Di bulan Maret-April 1998 setiap hari ada demo dari para mahasiswa di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dll.
Pada 14 Maret 1998 gelombang demo dimulai mahasiswa dari banyak kampus turun ke jalan tuntut reformasi politik. Pada 15 Maret, Soeharto meminta mahasiswa hentikan demo dan kembali ke kampus dan berjanji akan melakukan reformasi. Mahasiswa memahami itu sebagai taktik ulur waktu dan di masa kritis itu, para Elit mulai terpecah soal penanganan krisis. Anehnya, Soeharto justeru ikuti kunjungan ke Kairo Mesir 9 Mei 1998 di tengah krisis dan dianggap tidak pahami gentingnya situasi.
Di Medan, demo sudah berlangsung sejak awal Mei dan membesar pada 4-5 Mei. dengan ribuan mahasiswa dan masyarakat protes kenaikan harga dan krisis ekonomi, mulai terjadi rusuh dan pembakaran toko. Di beberapa kota di Jawa aksi meluas seperti di Bandung, Yogya, dan kota lain mahasiswa mogok kuliah dan gelar mimbar bebas. Tuntutan sama di seluruh negeri. Represi aparat makin menjadi dan lukai mahasiswa. Di Yogyakarta, aparat keamanan melarang demo di jalan utama dan mahasiswa dipaksa demo di kampus.
Jakarta: 12 Mei 1998 – Awal Tragedi
Mahasiswa Tri Sakti menggelar Demo besar dan cukup kondusif namun awalnya tidak ada yang mengira akan jadi titik balik situasi nasional, dengan tragedi yang menyulut emosi seluruh negeri. Ada 6000 mahasiswa ikuti aksi damai dan awalnya tertib lalu siangnya long march ke MPR di Senayan untuk sampaikan tuntutan. Namun baru beberapa ratus meter berjalan, mereka dihadang aparat yang pasang pagar betis dan tameng. Ada negosiasi antara mahasiswa dan wakapolres berjalan alot, sekitar 1 jam. Lalu sorenya 17.00 WIB, dicapai kesepakatan untuk mundur ke kampus dan aparat juga mundur.
Namun pada 17.15-17.30 ketika mahasiswa sudah dalam kampus terdengar letusan senpi. Tiba-tiba aparat keamanan lepaskan tembakan dan gas air mata ke kerumunan mahasiswa. Seketika situasi kacau dan mereka panik melarikan diri dari barisan. Beberapa sumber sebut ada provokasi, bukan dari mahasiswa. Provokasi itu lah yang membuat aparat tersulut dan menembak. Saat mahasiswa lari ke kampus mengira yang ditembakkan peluru hampa atau karet, namun ternyata peluru tajam. Ada 4 korban jatuh dari mahasiswa. Inilah yang picu gelombang kemarahan seluruh negeri. Tidak hanya mahasiswa bergerak, tokoh dan para politisi ikut angkat suara soal kekerasan aparat. Media massa mulai berani beritakan peristiwa itu di halaman depan.
Rakyat di Daerah-daerah Turun Ke Jalan
Pada 13-14 Mei 1998, tanpa koordinasi, warga tiba-tiba turun ke jalan dan akhirnya terjadi kerusuhan terbuka. Masyarakat yang frustasi dan dalam kemelut krisis menumpahkan emosinya. Sepanjang tiga hari berturut-turut, 13-15 Mei, ada ledakan kerusuhan dan penjarahan tak hanya di Jakarta, juga di Medan dan Surakarta. Libatkan massa dalam jumlah besar yang sasar pusat perbelanjaan, toko dan properti milik warga tionghoa.
Itu semua berlanjut pada penjarahan yang di pekan setelahnya dilakukan oleh orang-orang tak dikenal. Di banyak titik aparat tidak melakukan apapun dan seakan mempersilahkan untuk merusak dan menjarah. Mobil dibakar, ruko dijarah, toko dibakar, sembako diangkut, alat elektronik dicuri. Listrik padam di banyak daerah, situasi mencekam hingga ke daerah-daerah. Aparat seakan menghilang, tak ada yang bergerak menghalangi penjarahan dan perusakan.
Pada 14 Mei 1998 terjadi puncak kerusuhan. Ditandai ribuan warga, pemuda urban miskin yang tak terorganisir serbu pusat pertokoan mall-mall di kawasan elit. Tragedi paling mengerikan adalah insiden di mall Klender atau Yogyakarta Mall di Jaktim. Ribuan penjarah yang terjebak terbakar di dalam gedung. Diperkirakan 288-488 yang terbakar di dalam dan mereka kebanyakan perempuan dan anak, mereka tidak bisa diidentifikasi karena hangus.
Kerusuhan menyebar ke depok, Bogor, Tangerang, bekas menyasar komunitas tionghoa. Pola yang sama terjadi seperti di Jakarta. Kerusuhan juga terjadi di Solo 14-15 Mei dengan populasi tionghoa yang cukup banyak. Surabaya, pada 14-15 Mei juga terjadi kerusuhan yang menyasar pusat perbelanjaan namun bisa dihalau. Palembang, Sumsel, Medan, dan lampung juga ada penyerangan ke komunitas Tionghoa dengan skala kecil.
Lebih dari 1000 nyawa melayang dari beberapa insiden itu. Tercatat 85 kasus kekerasan seksual dilaporkan selama kerusuhan dan dominasi perempuan tionghoa, angka sesungguhnya mungkin lebih, dari 168 di laporan Komnas Perempuan. Ada pola yang sama pada kekerasan dan pemerkosaan itu dengan penyiksaan sehingga ada dugaan perkosaan itu sistematis. Pemerintahan awalnya ragukan laporan itu.
Soeharto Pulang, Jakarta Lumpuh Total
Pada 15 Mei 1998 situasi berangsur terkendali bertepatan dengan momen Soeharto kembali dari Mesir. Ia tidak mengakui pernah berniat mundur, mengingat pernah berstatement pada media sebelumnya. Pada 16 Mei 1998, Kondisi cukup terkendali namun situasi masih tegang. Warga asing dievakuasi kedutaan yang menambah kesan darurat. Jakarta lumpuh total: sekolah dan pusat perbelanjaan tutup. Di masa genting, Soeharto masih berusaha mencari dukungan politik dan menggandeng beberapa tokoh untuk selamatkan rezim.
Pada 16 Mei, Soeharto memanggil para loyalis dan beberapa pihak untuk wacanakan pembentukan komite reformasi berisi tokoh masyarakat yang dinilai kapabel. Namun para tokoh independen yang diundangnya menolak bergabung karena tuntutan mereka adalah Soeharto mundur. Berlanjut pada 18 Mei, ribuan mahasiswa dari banyak kampus mulai duduki gedung MPR dan aparat berkompromi, mengingat hindari tragedi trisakti. Pemandangan itu jadi foto ikonik mahasiswa yang “rebut” gedung wakil rakyat secara damai.
Ada berita mengejutkan dari loyalis Orba, Harmoko (Ketua MPR), yang menyarankan Soeharto undur diri dan jadi berita utama. Pada 19 Mei Soeharto panggil 9 tokoh Islam yakni MUI KH Ali Yafie, PBNU Gus Dur (tidak hadir), Ma’ruf Amin, Ahmad Bagja, DDII Cholil Baidlowi, Muhammadiyah Abdul Malik Fajar dan Sutrisno Muhdam, Yayasan Paramadina Nurcholish Madjid, dan Cak Nun. mereka membahas situasi terkini termasuk dalam pertemuan 2,5 jam. Namun Soeharto tidak langsung menyatakan sikap untuk mundur dan ribuan mahasiswa masih duduki gedung MPR, diikuti aksi solidaritas di seluruh negeri termasuk di Solo, Yogya, Surabaya, Bandung yang isi acara dengan gelar doa bersama.
Diikuti Para menteri kabinet yang mulai copot dukungan ke Soeharto dan menuntut undur diri dan ancam runtuhnya pemerintahan. Mereka tidak ingin tercatat sebagai pemerintahan yang turut membunuh rakyat. Pada 20 Mei 1998, massa berencana gelar demonstrasi besar diinisiasi Amien Rais namun dibatalkan karena situasi genting. Negosiasi politik sedang berlangsung di dalam istana.
Pagi harinya, 21 Mei 1998 Soeharto menyatakan mundur. Tepat pada 9.05 WIB soeharto resmi menyatakan berhenti sebagai presiden dan wapres Habibie dilantik gantikan Soeharto. Sisanya adalah Sejarah yang kita tahu. Pengulangan lain seperti peristiwa Semanggi 1 dan 2. Lalu 27 tahun kemudian kita masih melihat langsung peristiwa stadion Kanjuruhan hingga tragedi terbunuhnya Affan (Agustus 2025).
***
_______________________________________
*Tulisan ini adalah bagian dari Seri Pergerakan di Indonesia: Mimpi Pembebasan Diri dan Bangsa dari Imperialisme
Pernah Disampaikan di Sekolah Politik Pergerakan (SPP) Unsoed Purwokerto, 18 Oktober 2025
Seri Tulisan Lima babak yang memulas sejarah Nusantara:
- Mempelajari Pola Lama yang Diulang Sepanjang Dua Abad*
- Bangkitnya Intelektual & Pergerakan Nasional 1928
- The Jakarta Method: G30-S 1965
- Pengulangan Metode & Peristiwa kunci Reformasi ‘98
- Rumus Ajaib sejak 1825
Tentang Penulis:
ERWIN Abdillah. Tinggal di Wonosobo dan mengakrabi wilayah lereng Sindoro-Sumbing sejak belia. Pernah berkuliah di UNY. Berprofesi sebagai jurnalis sejak 2014 (Grup Jawa Pos -2021 dan Pikiran Rakyat 2021-2025). Penulis Buku: “Empat Abad Wonosobo: Narasi Sejarah dari Dokumen Hindia Belanda, Serat dan Babad” 2025. Beberapa catatan ada di: medium.com/@erwinabcd | erwin.abdillah@gmail.com.
