Sejarah tidak pernah benar-benar mati, ia hanya berubah bentuk dalam ingatan manusia. Hari ini, ketika nama Soeharto kembali dibicarakan sebagai calon Pahlawan Nasional, kita dipaksa menengok masa lalu yang belum tuntas: masa di mana NU pernah dibungkam, tapi juga bertahan; masa di mana rakyat diajari mencintai ketertiban lebih dari keadilan.
Ada satu babak sejarah yang selalu menuntut keberanian untuk dibaca ulang: masa Orde Baru. Di sana, Nahdlatul Ulama (NU) pernah menjadi saksi, bahkan korban, dari politik pembangunan yang menuntut keseragaman atas nama stabilitas nasional. Di sana pula, kita belajar tentang bagaimana kekuasaan mampu menulis ulang makna kepahlawanan—dan bagaimana NU berhadapan dengan bayang-bayang romantisme terhadap figur Soeharto hari ini.
NU pernah berada di puncak politik elektoral pada Pemilu 1955, masa yang oleh banyak sejarawan disebut sebagai pemilu paling jujur dalam sejarah republik. Di sana, NU tampil bukan sekadar partai Islam, tetapi kekuatan moral rakyat kecil: petani, santri, dan ulama kampung. Tahun 1971, NU masih berusaha mempertahankan pengaruh politiknya, tetapi arus Golkarisasi begitu deras. Puncaknya, pada 1973, rezim memaksa fusi partai. NU dilebur ke dalam PPP dan kehilangan kedaulatan politiknya. Dari keterdesakan itu lahirlah gagasan “Kembali ke Khittah 1926”—bukan hanya seruan spiritual, tetapi strategi bertahan agar ruh sosial-keagamaan NU tidak mati di tangan kekuasaan.
Namun, di tengah tekanan itu, NU membuktikan dirinya bukan sekadar entitas politik, melainkan ekosistem kultural yang luar biasa tangguh. Ketika negara mengatur setiap ruang publik, NU memilih bertahan di ruang-ruang sunyi: pesantren, langgar, dan kampung. Tradisi tahlilan, manaqiban, pengajian malam Jumat, hingga musyawarah di serambi masjid menjadi bentuk “perlawanan halus”—melestarikan kesadaran religius di tengah kontrol negara. Dari ruang inilah lahir daya tahan spiritual bangsa: iman yang tidak bisa diatur, dan keyakinan yang tak bisa disensor.
Para pendiri NU seperti KH. Wahid Hasyim dan KH. Wahab Hasbullah telah lama memahami risiko politik umat Islam. Mereka menyadari, politik memang perlu, tapi bukan segalanya. NU bisa tidak berkuasa, tapi tidak boleh kehilangan akar moralnya. Politik, bagi mereka, hanyalah jalan—bukan rumah untuk tinggal. Maka ketika ruang politik dibatasi, NU tetap hidup lewat pendidikan, dakwah, dan budaya rakyat. Dari sinilah kehebatan NU terbukti: ia bukan organisasi yang dibentuk oleh kekuasaan, melainkan yang bertahan melampaui kekuasaan.
Namun, sejarah suka berputar secara ironis. Setelah reformasi membuka pintu kebebasan, NU justru terjebak dalam paradoks baru: antara idealisme khittah dan godaan pragmatisme kekuasaan. Kini, di tengah wacana penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional, sebagian warga NU tampak bimbang. Ada yang menilai Soeharto sebagai pelaku pembungkaman umat Islam, tetapi ada pula yang memandangnya sebagai “penjaga ketertiban” di masa lalu.
Padahal, “ketertiban” itu sering kali dibangun di atas ketakutan. Ia bukan harmoni yang lahir dari kesadaran, melainkan kesunyian yang diciptakan oleh rasa takut bersuara. Kini, banyak rakyat yang jenuh dengan hiruk-pikuk politik dan korupsi, lalu berkata: “Enak jamanku, to?” —seolah ketenangan di bawah represi lebih baik daripada kebebasan yang gaduh. Tapi ketenangan seperti itu bukan kedamaian; ia adalah keheningan di bawah kendali.
Kita lalu perlu bertanya ulang: siapa sebenarnya “pahlawan”?
Dalam khazanah pesantren, pahlawan bukanlah siapa yang berkuasa, tetapi siapa yang tetap lurus niatnya. Imam al-Ghazali pernah menulis, “Amal tanpa keikhlasan adalah bangunan megah di atas pasir.” Maka kepahlawanan tidak cukup diukur dari panjangnya jalan tol, keberhasilan swasembada, atau stabilitas politik. Ia harus diuji oleh moral: apakah kekuasaan itu memanusiakan manusia, atau sekadar membuat manusia takut pada negara?
Romantisme terhadap (kepemimpinan) Soeharto adalah cerminan kelelahan masyarakat kita sendiri. Kita muak dengan politik yang gaduh, elite yang saling berebut kursi, dan janji reformasi yang tak kunjung menyejahterakan rakyat. Dalam kelelahan itu, figur Soeharto tampak seperti “bapak” yang sederhana dan tegas—padahal di baliknya, ada sejarah panjang pembungkaman dan pemusatan kebenaran. Mengagumi tanpa mengingat luka adalah bentuk lain dari amnesia moral.
NU seharusnya menjadi suara yang menolak lupa. Seperti pesan KH. Ahmad Siddiq dalam Muktamar Situbondo 1984, “NU harus berpolitik dengan akhlak, bukan dengan dendam, dan bukan pula dengan kepatuhan buta.” Maka, ketika negara mulai memutihkan sejarah, NU seharusnya menegaskan kembali: bahwa pahlawan sejati adalah mereka yang menjaga nurani di tengah gelapnya kekuasaan, bukan yang menaklukkan rakyat atas nama pembangunan.
Sebab, jika Soeharto benar-benar dinobatkan sebagai pahlawan tanpa catatan kritis, yang dipertaruhkan bukan hanya sejarah, tapi masa depan bangsa. Pendidikan kita akan kehilangan keberanian untuk berpikir kritis; indoktrinasi akan menggantikan dialog; dan generasi muda akan diajari bahwa kekuasaan bisa diampuni tanpa pertanggungjawaban. Itu adalah jalan paling halus menuju kepatuhan tanpa kesadaran. Dan jika itu terjadi, kita sedang membangun masa depan di atas kepalsuan sejarah.
NU harus berdiri di barisan yang menolak lupa—bukan demi dendam, tetapi demi kejujuran. Karena bangsa yang memuja ketertiban lebih dari kebenaran, akan lahir sebagai bangsa yang patuh tapi tidak merdeka.
NU memang pernah tercekik oleh politik negara. Di bawah Orde Baru, ruang geraknya dikunci rapi: suara dibatasi, kader diawasi, dan kiai diajak tunduk atas nama stabilitas. NU tidak lagi punya kursi di parlemen, tidak punya kuasa menentukan kebijakan, bahkan simbol-simbol keislaman pun harus tunduk pada tafsir resmi negara. Tapi di balik semua tekanan itu, NU tidak mati — ia hanya menepi. Dari pinggiran kekuasaan, NU menata ulang dirinya: memperkuat pesantren, membangun pendidikan, dan menanam kesadaran sosial di lapisan rakyat kecil yang terlupakan pembangunan. Di sanalah daya tahan NU menemukan bentuk sejatinya.
Ketika negara sibuk dengan statistik dan pertumbuhan ekonomi, NU sibuk mengajarkan tafaqquh fid din dan tafaqquh fil ummah, memperdalam agama sekaligus memperkuat masyarakat. Ia hidup di antara bambu-bambu kampung, di bawah cahaya lentera, dalam tradisi yang terus berdenyut tanpa gembar-gembor. Ia adalah bangsa dalam bangsa: subkultur yang memelihara ruh, ketika negara hanya mengurus tubuh.
Maka meskipun secara politik NU pernah tersisih, secara moral ia justru tumbuh matang. Khittah 1926 bukan sekadar dokumen keputusan muktamar, tetapi jalan pulang menuju kesadaran: bahwa kekuasaan boleh silih berganti, tapi khidmah kepada umat harus tetap lestari. Karena itu, setelah reformasi, NU tidak lagi datang ke panggung politik sebagai partai, tapi sebagai nurani — kadang samar, kadang pelan, tapi selalu hidup di tengah masyarakat.
Kini, ketika bangsa ini kembali gamang membedakan antara pahlawan dan penguasa, antara ketertiban dan pembungkaman, NU harus tampil sebagai penafsir moral zaman. Sebab NU tahu, dari pengalaman paling pahit sekalipun, bahwa yang abadi bukanlah kuasa, tapi nilai. Bahwa negara boleh menindas, tapi iman dan kebersamaan tak bisa dibungkam. Dan dari reruntuhan politik masa lalu itulah NU bangkit — dengan caranya sendiri: lembut tapi pasti, diam tapi bekerja, kecil tapi berpengaruh. Ia berdiri di tengah riuh dunia yang kehilangan arah, menjaga keseimbangan antara agama dan kebangsaan, antara tradisi dan kemajuan.
Jika Soeharto ingin dikenang sebagai pahlawan, biarlah sejarah yang menilai. Tapi NU harus tetap berdiri sebagai penjaga nalar dan nurani bangsa — agar rakyat tidak kembali mencintai penindas hanya karena takut pada kebebasan.
Sebab bangsa ini pernah belajar dari NU, bahwa kesetiaan bukanlah pada penguasa, melainkan pada kebenaran. Dan selama nilai itu hidup di pesantren-pesantren dan langgar kampung, Indonesia tidak akan benar-benar kehilangan harapan.
***
_________________________________________
Oleh : Fairouza Nouruzzaman Hasani
Fairouza. Lahir dan tumbuh di Kalibeber, dalam kultur Nahdlatul Ulama yang hangat dan penuh tradisi pesantren. Menapaki jalan aktivisme sejak muda, kini aktif di GP Ansor Wonosobo dan Jaringan GUSDURian Wonosobo, sembari mengajar dan belajar di pesantren serta komunitas akar rumput. Ia menyelesaikan studi S1 Ilmu Politik dan Pemerintahan di Universitas Gadjah Mada. Baginya, menjadi bagian dari NU bukan sekadar warisan, melainkan kesadaran kritis untuk berpikir, berkhidmah, dan bergerak bersama umat. Ia menyebut dirinya, bila boleh, sebagai intelektual organik yang menulis dari laku dan membaca dari kenyataan.
Email : fairouzazaman93@gmail.com – Medium : @Nour_zaman | IG @fairouza_nh
