Dalam satu kesempatan, jurnalis senior dan sastrawan Bre Redana mengucapkan sebuah kalimat yang tampak sederhana, tetapi menyimpan diagnosis yang begitu telak tentang kondisi zaman ini. Ia mengatakan bahwa jika sebuah stadion dipenuhi lima puluh ribu penonton sepak bola, maka lima puluh ribu orang itulah pakarnya. Semua merasa berhak membentuk opini, lalu menyebarkannya dengan penuh percaya diri. Pernyataan singkat itu muncul dalam sebuah lokakarya kritik film dan sejak itu terus mengiang sebagai gambaran tentang situasi ketika otoritas pengetahuan tak lagi dihormati. Kita hidup pada masa ketika suara siapa pun dapat meledak menjadi kebenaran semu hanya karena viral, disukai ribuan akun, atau dikutip tanpa diverifikasi.
Fenomena ini menjadi jantung dari apa yang dibahas Tom Nichols dalam bukunya The Death of Expertise, yang dalam terjemahan bahasa Indonesia diberi judul Matinya Kepakaran. Buku ini membongkar bagaimana kehadiran teknologi dan budaya digital telah menggerus penghormatan publik terhadap otoritas keilmuan. Nichols tidak bicara tentang matinya ahli sebagai profesi, sebab dokter, pengacara, pilot, dan akademisi tetap dibutuhkan. Namun ia membicarakan kemerosotan legitimasi sosial terhadap para pakar. Orang tetap membutuhkan dokter, tetapi merasa Google dapat mengimbangi bertahun-tahun pendidikan kedokteran. Orang tetap membutuhkan pengacara, tetapi merasa menonton persidangan di televisi membekali mereka pemahaman hukum yang sama dalam semalam. Kebiasaan ini membentuk pola pikir bahwa semua orang memiliki kapasitas yang sama dalam menilai segala hal, padahal kenyataannya tidak.
Kondisi ini muncul dari keberlimpahan informasi yang mengitari hidup kita. Dengan internet dan telepon pintar, seluruh dunia memang seakan berada di genggaman. Namun justru karena itu, kita hidup dalam paradoks. Di satu sisi, teknologi menciptakan lompatan pengetahuan, membuka peluang belajar tak terbatas, dan memudahkan akses terhadap literatur mutakhir. Di sisi lain, kemudahan itu melahirkan kekacauan baru yang menempatkan semua orang pada posisi merasa ahli. Kita diberi ruang untuk menulis apa saja, membaca apa saja, dan menyebarkan apa saja tanpa proses penyaringan layaknya penerbitan ilmiah atau editorial media kredibel. Akibatnya, ruang publik menjadi medan tempat kebenaran dan kebodohan bercampur tanpa batas.
Fenomena ini bukan sekadar gangguan kecil. Dalam beberapa kasus, ia memicu tragedi kemanusiaan. Nichols mengisahkan bagaimana pada dekade sembilan puluhan sekelompok kecil penyangkal AIDS menolak konsensus ilmiah mengenai HIV sebagai penyebab penyakit tersebut. Ketidakpercayaan itu pada awalnya mungkin terdengar sebagai sikap eksentrik segelintir orang, tetapi dampaknya membesar ketika Presiden Afrika Selatan saat itu, Thabo Mbeki, menerima gagasan tersebut dan menjadikannya pijakan kebijakan negara. Ia menolak bantuan obat antiretroviral dan berbagai program medis yang dapat menekan penyebaran HIV. Dalam hitungan tahun, keputusan itu menelan korban sekitar tiga ratus ribu jiwa dan menyebabkan lebih dari tiga puluh lima ribu bayi lahir dengan HIV, padahal infeksi tersebut sebetulnya sangat mungkin dicegah. Peristiwa itu menjadi salah satu bukti paling menyakitkan bahwa menyingkirkan pendapat pakar bukan hanya menghancurkan kualitas wacana publik, tetapi juga dapat merenggut nyawa manusia.
Contoh lain disampaikan Nichols melalui kisah seorang perempuan Amerika yang bersikeras mengonsumsi susu mentah, meskipun dokter telah berkali-kali menjelaskan bahwa susu mentah berpotensi seratus lima puluh kali lebih berbahaya bagi kesehatan. Dokter tersebut tidak sekadar memberikan opini, tetapi merujuk pada penelitian panjang yang menunjukkan risiko penyakit yang dapat timbul dari bakteri dalam susu tidak terpasteurisasi. Perempuan itu menolak semua nasihat tersebut dan menyajikan susu mentah untuk keluarganya. Alasannya sederhana, ia pernah mendengar bahwa dokter sebelumnya juga pernah salah ketika menilai telur dan daging merah berbahaya. Sikap itu menunjukkan bagaimana ketidakpercayaan terhadap otoritas ilmiah dapat tumbuh liar hanya karena ketidaksukaan pada satu kesimpulan atau keengganan untuk mengubah kebiasaan.
Internet berperan besar dalam membiarkan pola pikir seperti ini berkembang subur. Nichols mengutip Hukum Sturgeon, yang berbunyi bahwa sembilan puluh persen dari segala hal adalah sampah. Menurutnya, hukum itu sangat relevan untuk menggambarkan dunia maya. Di sana setiap orang dapat mengunggah apa pun tanpa standar kualitas. Ruang publik dibanjiri pendapat yang belum teruji, teori konspirasi yang lahir dari imajinasi liar, dan berita bohong yang dibuat untuk kepentingan politik atau sensasi semata. Jika dulu publik mengikuti media arus utama yang melalui proses penyuntingan ketat, kini sumber informasi datang dari mana saja, dari blog pribadi sampai akun anonim yang tak dapat dipertanggungjawabkan. Situasi ini menciptakan ilusi bahwa semua suara setara dan karenanya semua orang berhak mengabaikan pakar.
Namun masalah terbesar bukan hanya banyaknya sampah informasi, melainkan bagaimana manusia memanfaatkannya. Kita cenderung memilih informasi yang mendukung apa yang sudah kita percayai, sebuah kecenderungan psikologis yang disebut bias konfirmasi. Ketika bias konfirmasi itu bertemu internet yang menyediakan jutaan laman dalam hitungan detik, maka informasi apa pun dapat ditemukan untuk menguatkan keyakinan apa pun, sekeliru apa pun keyakinan tersebut. Orang yang percaya bumi datar akan selalu menemukan artikel, video, atau blog yang mengukuhkan kepercayaannya. Penggiat antivaksin akan selalu menemukan tulisan yang tampak ilmiah yang menegaskan keyakinannya bahwa vaksin berbahaya. Ini bukan karena tidak ada informasi yang benar, tetapi karena orang cenderung mencari pembenaran, bukan kebenaran.
Mesin pencari dan media sosial memperparah keadaan. Algoritma dirancang untuk memberikan konten yang sesuai minat pengguna. Dengan demikian, seseorang hanya akan bertemu informasi yang memperkuat pandangan yang sudah ia miliki. Di Amerika, kelompok konservatif lebih memilih Fox News, sementara kelompok liberal mengandalkan CNN atau MSNBC. Di Indonesia situasinya tidak berbeda. Tinggal mengganti nama medianya. Jika sebuah kabar menguntungkan pilihan politik seseorang, kabar itu akan disebarkan meski sumbernya tak jelas, bahkan ketika ciri hoaksnya begitu mencolok. Lingkungan digital yang terkurung pada preferensi pribadi ini menciptakan ilusi kebenaran. Nichols menyebutnya sebagai perjalanan di internet untuk menemukan kesimpulan yang sudah dituju sejak awal. Pengguna tidak lagi mampu membedakan mana jawaban dan mana argumen yang benar.
Dalam konteks ini, kepakaran tampak tak lagi memiliki tempat. Orang merasa dapat menjadi dokter bagi dirinya sendiri, ahli hukum dadakan, atau analis politik instan hanya dengan menonton video singkat. Padahal pakar tidak muncul begitu saja. Nichols menyebut empat hal yang membentuk kepakaran, yakni pendidikan, bakat, pengalaman, dan pengakuan dari rekan sejawat. Namun definisi ini pun mengandung paradoks karena di satu sisi Nichols mengkritik institusi pendidikan modern yang dianggapnya telah terjebak dalam logika komersial. Universitas berubah menjadi penyedia jasa dan mahasiswa diposisikan sebagai konsumen yang selalu benar. Dampaknya bukan hanya kualitas lulusan yang merosot, tetapi juga munculnya kecenderungan memandang gelar sebagai barang dagangan, bukan sebagai hasil proses intelektual yang sungguh-sungguh.
Di Indonesia, situasi ini terlihat jelas. Pendidikan tinggi memang mensyaratkan setidaknya dua ribu jam untuk menamatkan seratus lima puluh satuan kredit semester, belum termasuk tugas, praktikum, kuliah kerja nyata, dan penelitian. Namun angka itu jauh dari sepuluh ribu jam yang disebut Malcolm Gladwell sebagai prasyarat untuk menjadi seorang ahli. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa gelar sarjana belum tentu mencerminkan kepakaran. Banyak orang memperoleh sertifikat atau lisensi tetapi tidak memiliki pengalaman atau bakat yang menopang pengetahuannya. Akibatnya lahir apa yang disebut Nichols sebagai kecerdasan semu, yaitu kondisi ketika orang merasa telah menguasai sesuatu hanya karena mengetahui sedikit dan tidak menyadari betapa luas bidang yang sebenarnya harus mereka kuasai.
Kapitalisasi pendidikan tidak berdiri sendiri. Dunia jurnalisme juga mengalami komersialisasi serupa. Media arus utama kini terdorong memenuhi selera pasar yang lebih membutuhkan hiburan daripada informasi. Di sisi lain, media sosial menyediakan ruang yang lebih mudah dan murah untuk mendapatkan perhatian publik sehingga jurnalisme berkualitas sering tersisih oleh konten dangkal yang sensasional. Dalam konteks ini, masyarakat justru semakin sulit membedakan mana informasi yang kredibel dan mana yang hanya permainan algoritma. Ketika media tidak lagi berfungsi sebagai penjaga pintu informasi, publik makin kehilangan rujukan untuk memahami realitas secara benar.
Nichols memperingatkan bahwa matinya kepakaran tidak sekadar menurunkan kualitas obrolan publik, tetapi mengancam fondasi demokrasi. Amerika Serikat sebagai republik yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan membutuhkan pakar untuk memberi masukan kepada para pengambil kebijakan. Tanpa itu, keputusan negara dapat bergeser menjadi ajang pemburuan sensasi atau permainan politik jangka pendek. Nichols memberi contoh Presiden Donald Trump yang berkali-kali menyebut media sebagai musuh rakyat dan menyebarkan klaim palsu tanpa rasa malu. Pola serupa bisa terjadi di negara mana pun ketika publik kehilangan kemampuan untuk membedakan pendapat dan fakta.
Situasi ini tidak berbeda dengan kondisi Indonesia. Gelombang disinformasi yang menyertai setiap momentum politik menunjukkan bahwa bias konfirmasi masyarakat diperkuat oleh ekosistem digital yang membiarkan hoaks menyebar lebih cepat daripada klarifikasi. Ketika rakyat memilih berdasarkan kabar bohong atau emosi sesaat, demokrasi kehilangan substansinya. Pemimpin yang terpilih dapat berasal dari kampanye yang penuh manipulasi, bukan dari gagasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kondisi seperti itu, peran pakar menjadi sangat penting, sebab mereka diharapkan memberi penerangan kepada publik dan pemerintah. Namun ketika kepakaran dimatikan, yang memimpin justru suara paling keras, bukan suara yang paling benar.
Meski begitu, persoalan kepakaran tidak bisa hanya dilihat dari sisi pakar. Hubungan antara pakar dan awam bersifat timbal balik. Nichols mengingatkan bahwa pakar pun bisa keliru, dan sejarah membuktikan bahwa banyak tokoh besar muncul tanpa pendidikan formal. Abraham Lincoln menjadi advokat tanpa menempuh jalur universitas. Henry Billings menjadi hakim ternama tanpa gelar hukum seperti yang diwajibkan hari ini. Di Indonesia, kita mengenal Chaerul yang merakit pesawat secara mandiri meskipun tidak memiliki pendidikan teknik formal. Mereka menunjukkan bahwa pendidikan bukan satu-satunya jalan menuju kepakaran, meski tetap menjadi jalan yang paling sistematis. Dalam konteks modern, pendidikan tidak cukup tanpa pengalaman nyata yang membentuk ketajaman analisis dan kesanggupan menggunakan pengetahuan dalam praktik.
Karena itulah, konsep kepakaran harus dibaca dengan hati-hati. Pengalaman tanpa pengetahuan hanya akan menjadi hobi, pengetahuan tanpa pengalaman hanya melahirkan akademisi yang tidak mampu bekerja. Bakat tanpa keduanya melahirkan orang yang bingung, sementara kombinasi pendidikan, pengalaman, dan bakat melahirkan intelektual sejati, yaitu mereka yang selaras antara ucapan dan tindakan. Pemikiran ini penting agar kita tidak terjebak pada elitisme pendidikan atau sebaliknya terjerumus pada antiintelektualisme.
Pada titik tertentu, pertentangan antara pakar dan awam sebenarnya adalah pertentangan antara kedisiplinan berpikir dan kemalasan intelektual. Internet memanjakan manusia dengan kecepatan informasi, tetapi tidak mengajarkan kemampuan memilah mana yang valid dan mana yang bising. Di era ini, orang lebih tertarik mengikuti diskusi yang memperkuat emosi daripada yang memperkaya pemahaman. Perdebatan di media sosial sering kali tidak bertujuan menemukan kebenaran, tetapi membungkam atau mempermalukan lawan. Fenomena ini membuat ruang publik menjadi arena yang keras dan penuh serangan pribadi. Internet tidak membuat kita lebih rasional, tetapi justru menguatkan kecenderungan untuk merendahkan orang lain.
Pada akhirnya, buku Nichols mengajarkan bahwa teknologi hanyalah alat. Pisau di tangan dokter dapat menyelamatkan nyawa, tetapi pisau di tangan penjahat dapat merenggut kehidupan. Demikian pula internet. Ia dapat membantu kita memperluas wawasan, namun juga dapat mengantar kita pada jebakan kebodohan berjamaah. Kesalahannya bukan pada internet sebagai medium, tetapi pada manusia yang menggunakannya. Ketika bias konfirmasi dibiarkan menguasai cara kita membaca realitas, maka kebenaran dan kebohongan tidak lagi memiliki batas. Kita hidup di dunia di mana setiap orang merasa benar dan tidak ada lagi ruang untuk kerendahan hati intelektual.
Dalam konteks demokrasi, keadaan ini sangat berbahaya. Negara tidak mengambil keputusan berdasarkan pendapat seluruh rakyat secara langsung, tetapi melalui wakil yang dipilih. Agar keputusan itu bijaksana, mereka membutuhkan nasihat pakar. Jika nasihat itu diabaikan atau diserang, maka arah kebijakan menjadi rapuh. Di sisi lain, jika masyarakat tidak terdidik untuk memahami peran pakar, mereka cenderung memilih pemimpin berdasarkan kehebohan atau kepentingan sesaat. Pada kondisi ekstrem, kebijakan publik dapat dikuasai kelompok elite yang memanfaatkan ketidaktahuan publik untuk mempertahankan kekuasaan.
Karena itu, peran pakar dan awam harus berjalan beriringan. Pakar berkewajiban mengomunikasikan pengetahuan dengan jernih, rendah hati, dan bertanggung jawab. Sementara masyarakat berkewajiban untuk terus belajar, meningkatkan literasi, dan membuka diri pada koreksi. Jika hubungan ini tidak terbangun, demokrasi berubah menjadi ruang kosong tempat retorika menggantikan fakta. Ketika itu terjadi, matinya kepakaran bukan lagi sekadar metafora, melainkan kenyataan sehari-hari yang membahayakan masa depan bangsa.
Pada akhirnya, tantangan terbesar dalam kehidupan publik hari ini adalah menjaga akal sehat di tengah banjir informasi yang tidak semuanya dapat dipertanggungjawabkan. Menghargai kerja pengetahuan bukan berarti menelan mentah-mentah setiap pendapat ahli, tetapi menimbang argumen dengan jernih dan memahami proses panjang yang membuat suatu pengetahuan bisa dipercaya. Ketika masyarakat mampu menempatkan diri secara proporsional, tidak anti-keahlian tetapi juga tidak taklid, ruang diskusi dapat kembali berfungsi sebagai tempat mencari jalan keluar, bukan arena saling mengungguli tanpa dasar. Dengan sikap seperti itu, keputusan bersama dapat diambil dengan lebih matang dan kehidupan publik bergerak dengan arah yang lebih pasti.
___________________________
Tentang Penulis:
Hamdan Abror. Pemuda asal Banjarnegara yang hijrah menuntut ilmu sejak 2015 lalu berkuliah Unsiq Wonosobo. Berprofesi sebagai Jurnalis. Kegemarannya menulis di kedai kopi tentang desa yang dilupakan, janji politik yang basi, dan kemarahan yang diredam. Ia masih aktif di PMII Jateng dan aksi-aksi lokal. Karyanya “Boleh Marah Zine” terbit 2025 dan beberapa pemikirannya bisa dibaca di medium.com/@hamdanabror_ atau tengok dia di instagram @hamdanabror_
