Penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional pada 10 November 2025 menghadirkan ironi paling gelap dalam sejarah Indonesia. Negara yang selama dua dekade terakhir berupaya memperbaiki kualitas demokrasinya justru memberi penghormatan tertinggi kepada sosok yang kekuasaannya dibangun melalui darah, ketakutan, dan penghilangan nyawa rakyatnya sendiri. Perdebatan mengenai kelayakan Soeharto menyandang gelar pahlawan bukan sekadar polemik politik, tetapi ujian moral sebuah bangsa yang belum selesai berdamai dengan masa lalunya.
Jejak kekuasaan Soeharto memperlihatkan pola yang sangat khas: kekerasan, manipulasi, dan konsolidasi kekuasaan melalui penghancuran lawan politik. Peristiwa 1 Oktober 1965 dijadikan titik balik untuk menyingkirkan Soekarno dan menghabisi seluruh basis politik kiri. Pembantaian massal setelahnya menewaskan 500.000 sampai 3.000.000 jiwa, menandai hilangnya satu generasi yang seharusnya menjadi penopang demokrasi muda Indonesia. Pembunuhan, pemenjaraan, dan penangkapan massal tidak pernah diusut, apalagi diadili. Inilah fondasi Orde Baru: stabilitas yang dipaksakan melalui teror negara.
Arah politik luar negeri pun dibelokkan. Dari negara yang menolak imperialisme, Indonesia berubah menjadi sekutu patuh Amerika Serikat. Lewat UU No. 1/1967, Soeharto membuka arteri ekonomi nasional untuk modal asing. Freeport, Exxon, dan perusahaan multinasional lainnya masuk dan menguasai sumber daya alam Indonesia dengan syarat-syarat yang sangat menguntungkan. Infrastruktur memang tumbuh, tetapi rakyat kehilangan tanah, kedaulatan, dan suara. Pembangunan berjalan paralel dengan penggusuran dan kekerasan struktural.
Rezim Orde Baru tidak hanya membunuh tubuh, tetapi juga membunuh ingatan. Melalui tangan Nugroho Notosusanto, sejarah nasional ditulis ulang menjadi legitimasi tunggal kekuasaan militer. Narasi-narasi kritis dihapus, kelompok kiri dihilangkan dari memori kolektif, sementara Soeharto diposisikan sebagai penyelamat bangsa. Historiografi resmi Orde Baru menjadi propaganda panjang yang masih mempengaruhi sebagian masyarakat hingga hari ini.
Kekejaman negara di era Soeharto meluas hingga Papua, Timor Leste, dan Aceh. Di Papua, sekitar 30.000 orang tewas dalam operasi militer setelah tanah ulayat Amungme diserahkan ke Freeport. Di Timor Leste, invasi 1975 menewaskan sekitar 200.000 warga sipil. Di Aceh, status Daerah Operasi Militer menjerumuskan ribuan orang ke dalam penyiksaan, penghilangan paksa, dan pembunuhan. Kekerasan negara yang berulang ini bukan pengecualian, melainkan pola yang konsisten digunakan untuk menjaga kekuasaan dan melindungi kepentingan modal.
Pada titik inilah analogi Al-Qur’an menemukan relevansi historisnya. Dalam Surat Al-Qashas ayat 1–5, Al-Qur’an menggambarkan sosok Fir’aun:
“Tha Sin Mim. Inilah ayat-ayat Kitab yang jelas. Kami bacakan kepadamu sebagian kisah Musa dan Fir’aun dengan sebenar-benarnya agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Fir’aun berlaku sombong di bumi. Ia menjadikan penduduknya berkelompok-kelompok, menindas segolongan dari mereka. Ia membunuh anak laki-laki mereka dan membiarkan perempuan-perempuan hidup. Sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi dan menjadikan mereka pemimpin serta pewaris bumi.”
Ayat ini bukan sekadar kisah masa lalu, melainkan rumusan jelas tentang karakter tirani: memecah rakyat, menindas kelompok tertentu, membunuh secara sistematis, menguasai kebenaran, dan melakukan kerusakan atas nama stabilitas. Pola inilah yang terlihat dalam kekuasaan Soeharto. Seperti Fir’aun, ia menempatkan dirinya sebagai pusat kebenaran politik. Seperti Fir’aun, ia menggunakan kekuasaan untuk menghapus siapa pun yang dianggap ancaman. Seperti Fir’aun, ia membangun tatanan sosial yang memecah rakyat menjadi yang boleh hidup dan yang harus dilenyapkan.
Kesamaan pola antara Soeharto dan Fir’aun menunjukkan bahwa wacana pemuliaan Soeharto bukan hanya salah secara politik, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan Al-Qur’an. Teks suci itu dengan tegas memperingatkan umat manusia untuk tidak tunduk kepada tirani, apalagi mengagungkannya. Namun ironisnya, hingga saat ini sebagian besar organisasi keagamaan tidak menunjukkan sikap kritis terhadap penganugerahan tersebut. Diamnya mereka menunjukkan bahwa slogan-slogan keadilan yang sering dikutip belum menjelma menjadi keberanian moral.
Mempahlawankan Soeharto berarti menghapus suara korban, menutup mata terhadap kejahatan negara, dan membuka kembali pintu bagi bangkitnya politik represif ala Orde Baru dalam wajah baru. Glorifikasi tirani tidak pernah netral; ia selalu menghasilkan legitimasi bagi kekerasan berikutnya. Apa yang terjadi hari ini dapat menjadi awal dari normalisasi kembali negara yang mengutamakan kontrol dibandingkan kebebasan, stabilitas semu dibandingkan martabat manusia.
Bangsa tidak boleh lupa bahwa pahlawan adalah mereka yang membela rakyat, bukan mereka yang menakut-nakuti rakyat. Pahlawan adalah mereka yang memperjuangkan keadilan, bukan mereka yang menghapus nyawa demi mempertahankan kekuasaan. Jika Soeharto disandangkan gelar pahlawan, maka bangsa ini sedang menyatakan bahwa tirani dapat dimaafkan sepanjang memiliki infrastruktur.
Dalam suasana politik yang mulai kembali mengagungkan stabilitas ala Orde Baru, kita perlu mengingat satu hal yang pernah diteriakkan Widji Thukul: di manapun tirani harus tumbang. Penolakan terhadap pemuliaan Soeharto adalah bagian dari usaha menjaga agar Indonesia tidak kembali jatuh ke dalam jurang kekuasaan yang pernah ditinggalkannya dengan penuh luka.
***
___________________________
Tentang Penulis:
Hamdan Abror. Cendekiawan asal Banjarnegara yang hijrah menuntut ilmu sejak 2015 dan kuliah Unsiq Wonosobo. Berprofesi sebagai Jurnalis. Kegemarannya menulis di kedai kopi tentang desa yang dilupakan, janji politik yang basi, dan kemarahan yang diredam. Ia masih aktif di PMII Jateng dan aksi-aksi lokal. Karyanya “Boleh Marah Zine” terbit 2025 dan beberapa pemikirannya bisa dibaca di medium.com/@hamdanabror_
